Kabupaten Mojokerto saat ini sedang memasuki fase pembangunan infrastruktur yang masif dan terencana. Pemerintah daerah menetapkan fokus pelaksanaan sembilan paket strategis pada Tahun Anggaran 2026 . Selain itu, terdapat proyek infrastruktur berskala besar seperti 14 paket pengerjaan jalan dan jembatan dengan anggaran Rp21,8 miliar, serta 9 proyek bendung dan irigasi senilai Rp5,45 miliar . Peluang bagi kontraktor, vendor, dan penyedia jasa di Mojokerto terbuka sangat lebar.
Bagi pelaku usaha di Mojokerto, informasi mengenai daftar proyek pemerintah terbaru menjadi kunci utama agar tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Artikel ini akan mengupas tuntas peluang pengadaan di Mojokerto, baik dari pemerintah daerah melalui LPSE maupun peluang strategis dari BUMN yang tak kalah penting.
Tentang LPSE Kabupaten Mojokerto: Gerbang Resmi Pengadaan Daerah
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Mojokerto merupakan portal resmi untuk mengikuti semua proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah . Melalui platform ini, Anda dapat mengakses informasi lengkap mulai dari daftar paket pekerjaan, status tender, jadwal lelang, hingga persyaratan peserta. Portal ini adalah sumber informasi paling akurat dan terpercaya untuk proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto.
Akses langsung ke portal LPSE Kabupaten Mojokerto:
https://spse.inaproc.id/mojokertokab
Di portal ini, calon penyedia dapat mengakses berbagai informasi penting, termasuk tata cara pendaftaran dan verifikasi penyedia, baik untuk perseorangan maupun badan usaha, serta dokumen pendukung yang diperlukan . Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menyelesaikan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD 2026 secara penuh dan meningkatkan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) .
Sebelum mengikuti tender, pastikan Anda telah melakukan pendaftaran akun SPSE dan melengkapi verifikasi dokumen legalitas, seperti KTP Direktur, NPWP Perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya.
Daftar Proyek Pemerintah Terbaru di Kabupaten Mojokerto
Kabupaten Mojokerto memiliki beragam jenis proyek yang secara rutin diumumkan melalui LPSE maupun sumber resmi lainnya. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman resmi pemerintah daerah, berikut adalah kategori proyek yang paling umum dan sedang menjadi fokus:
Jalan dan Infrastruktur
Sektor ini menjadi prioritas utama dengan porsi anggaran terbesar. Pemerintah Kabupaten Mojokerto merealisasikan 14 proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada tahun 2026 dengan total nilai kontrak sekitar Rp21.820.895.000 . Proyek-proyek tersebut meliputi:
- Pelebaran jalan menuju standar di berbagai ruas, termasuk Batankrajan-Penompo, Modopuro-Leminggir, Panjer-Seduri, Sampangagung-Windurejo, Medali-Mlaten, Baureno-Sumberjati, Kuripansari-Bendunganjati, Puloniti-Sumberkarang, Purwojati-Trawas, dan Kemlagi-Beratkulon
- Pembangunan Jembatan Lolawang I di ruas jalan Pekukuhan-Ngoro
- Pelebaran Jembatan Sajen di ruas jalan Pacing-Pacet
- Rehabilitasi Jembatan Sukomulyo di ruas jalan Mojorejo-Tanjungan
- Rehabilitasi Jembatan Kedunguneng di ruas jalan Puloniti-Sumberkarang
Selain itu, terdapat proyek e-Purchasing Katalog V6 untuk pekerjaan konstruksi pada Dinas PUPR, meliputi pelebaran jalan di ruas Kepuhanyar-Ngimbangan, Watesnegoro-Kunjorowesi, Parengan-Lakardowo, serta rekonstruksi jalan ruas Pekukuhan-Ngoro dan pembangunan saluran drainase di Desa Jatirejo .
Sumber Daya Air dan Irigasi
Pemerintah Kabupaten Mojokerto memulai pembangunan 9 proyek bendung dan irigasi dengan total anggaran Rp5,45 miliar dari APBD 2026 . Sembilan proyek tersebut mencakup pembangunan dan rehabilitasi lima bendung serta satu bangunan sadap dengan total panjang infrastruktur mencapai 980,27 meter, yang dapat mengairi areal persawahan seluas 324,82 hektare . Selain itu, Dinas PUPR juga mengusulkan sekitar 30 kegiatan lain melalui skema Instruksi Presiden (Inpres), meliputi rehabilitasi saluran sekunder, tersier, hingga pembangunan jaringan irigasi air tanah .
Konstruksi dan Bangunan
Proyek konstruksi di Mojokerto mencakup pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas publik. Sembilan paket strategis Tahun Anggaran 2026 meliputi peningkatan Bendung Wonokerto Tahap II, rehabilitasi GOR Mojosari, rekonstruksi dan pelebaran ruas jalan strategis, pembangunan Jembatan Sumberkembar IV, serta rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas Kupang . Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menegaskan seluruh paket strategis tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip 5T, yakni tepat waktu, tepat mutu, tepat volume, tepat sasaran, dan tertib administrasi .
Pengadaan Barang
Sektor ini mencakup pengadaan barang-barang kebutuhan pemerintahan dan fasilitas publik. Beberapa paket pengadaan yang tercatat di LPSE antara lain Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (LPJU) dengan pagu Rp699.475.000 dan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat dengan pagu Rp367.747.591 .
Jasa Konsultansi
Berdasarkan data LPSE, terdapat berbagai paket jasa konsultansi yang sedang berproses, baik jasa konsultansi badan usaha konstruksi maupun non-konstruksi, dengan nilai bervariasi mulai dari Rp3,3 juta hingga Rp169,8 juta .
Jasa Lainnya
Terdapat juga paket jasa lainnya yang telah selesai maupun sedang berproses, mencakup berbagai layanan pendukung kegiatan pemerintahan .
RDTR Ngoro-Trawas: Peta Jalan Pembangunan 5 Tahun
Pemerintah Kabupaten Mojokerto mulai menyusun peta pembangunan 5 tahun ke depan melalui Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Wilayah Perencanaan Ngoro dan Trawas . RDTR ini menjadi pedoman penting untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, mengarahkan pembangunan, melindungi kawasan bernilai strategis, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat .
Ngoro diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Mojokerto, masuk dalam Super Koridor Mojokerto-Sidoarjo-Pasuruan dan Gerbangkertosusila, dengan fokus pada pengembangan industri, UMKM, infrastruktur penghubung, dan ruang investasi . Sementara itu, Trawas diandalkan di sektor pariwisata, pertanian, dan fungsi lindung, dengan potensi wisata alam, edukasi, sejarah, religi, kuliner, hingga produk unggulan lokal .
Proyek Strategis dan Peran BUMN di Mojokerto
Kabupaten Mojokerto menjadi lokasi berbagai program yang melibatkan BUMN. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Mojokerto meresmikan Ruang Pintar Majada AL-Hidayah di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, sebagai bagian dari program PNM Peduli yang berfokus pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) . Fasilitas belajar gratis ini menjadi wujud nyata kepedulian BUMN pada pendidikan di pelosok daerah .
Sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan swasta menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, meninjau program pemberdayaan ekonomi di Mojokerto, termasuk program PNM Mekaar yang berhasil meningkatkan ekonomi perempuan dari kelompok pra sejahtera . Program pemberdayaan UMKM melalui pendampingan BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia, Permodalan Nasional Madani, Perkebunan Nusantara, hingga Sinergi Gula Nusantara terus berjalan .
Kolaborasi dengan BUMN juga terlihat dalam program parcel lebaran karyawan PG Gempolkerep yang menggunakan produk usaha mikro Kabupaten Mojokerto, menunjukkan bahwa produk UMKM mampu bersaing di pasaran .
Mengapa Proyek di Kabupaten Mojokerto Menarik?
Mengikuti proyek pemerintah di Kabupaten Mojokerto memberikan banyak keuntungan bagi kontraktor dan vendor lokal. Proyek daerah menjadi portofolio awal yang kuat. Terlibat dalam proyek strategis seperti peningkatan Bendung Wonokerto atau pelebaran jalan strategis akan menambah portofolio dan reputasi perusahaan. Dengan total 14 paket jalan dan jembatan serta 9 proyek bendung dan irigasi, terdapat keberlanjutan kerja yang terjamin .
Keberlanjutan kerja terjamin dengan adanya program jangka panjang. Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur secara bertahap, dengan RDTR Ngoro-Trawas 2026 menjadi peta jalan pembangunan 5 tahun ke depan . Peluang bagi kontraktor lokal sangat terbuka melalui berbagai skema pengadaan, termasuk e-Purchasing Katalog V6 .
Mengapa Peluang BUMN Juga Tak Kalah Penting
Banyak pelaku usaha hanya terpaku pada tender di LPSE daerah. Padahal, peluang dari BUMN seringkali memiliki nilai proyek yang lebih besar, cakupan yang lebih luas, dan jangka waktu kerja yang lebih panjang. Program pemberdayaan PNM dan kolaborasi dengan BUMN lainnya di Mojokerto membuktikan adanya ekosistem bisnis yang melibatkan sektor swasta dan BUMN .
Pengadaan BUMN memiliki aturan tersendiri yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Berbeda dengan pengadaan pemerintah yang menggunakan APBN/APBD, pengadaan BUMN dilakukan dengan prinsip bisnis yang lebih fleksibel namun tetap transparan. Hal ini membuka peluang bagi siapa saja yang memenuhi kualifikasi untuk berpartisipasi, termasuk kontraktor dan vendor dari Mojokerto.
Solusi Praktis: NOPA untuk Notifikasi Pengadaan BUMN
Untuk memenangkan proyek BUMN, kecepatan akses informasi adalah segalanya. Di sinilah peran NOPA (notifikasipengadaan.com) menjadi sangat krusial. NOPA adalah email asisten BUMN pertama di Indonesia yang dirancang khusus untuk membantu Anda menerima notifikasi tender BUMN.
Dengan berlangganan NOPA, Anda akan mendapatkan peluang BUMN langsung masuk ke email Anda tanpa perlu mencari di berbagai portal. Anda akan mendapatkan notifikasi instan begitu tender diumumkan, sehingga lebih cepat tahu tender baru. Anda tidak perlu mengecek portal satu per satu setiap hari, sehingga hemat waktu. Anda tidak akan ketinggalan peluang penting yang relevan dengan bisnis Anda.
Luaskan peluang bisnis Anda, jangan hanya bergantung pada LPSE daerah. Manfaatkan potensi besar dari pengadaan BUMN melalui NOPA. Daftar sekarang di notifikasipengadaan.com dan dapatkan email notifikasi pengadaan BUMN terbaru.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengikuti Proyek
Sebelum Anda mengikuti tender di LPSE Mojokerto atau BUMN, perhatikan beberapa hal penting. Cek detail paket dengan teliti. Pastikan Anda membaca semua dokumen tender, termasuk spesifikasi teknis dan persyaratan administrasi. Bupati Mojokerto menegaskan seluruh paket strategis harus dilaksanakan dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat volume, tepat sasaran, dan tertib administrasi .
Perhatikan jadwal dan tenggat. Estimasi pengerjaan proyek jalan bervariasi antara 120 hingga 150 hari kalender, sedangkan pembangunan jembatan selama 180 hari kalender . Siapkan dokumen perusahaan. Pastikan semua dokumen legalitas seperti Akta Pendirian, NPWP, dan NIB terbaru dan telah terverifikasi di SPSE. Pastikan legalitas dan kualifikasi sesuai. Jangan sampai Anda tidak lolos administrasi karena kesalahan kecil pada dokumen. Jangan terlambat submit.
Penutup
Kabupaten Mojokerto terus membuka diri bagi para kontraktor, vendor, dan penyedia jasa. Daftar proyek pemerintah terbaru di Kabupaten Mojokerto yang telah kami ulas adalah bukti nyata bahwa peluang selalu ada, baik dari pemerintah daerah melalui LPSE maupun dari BUMN. Mulailah memantau LPSE Mojokerto secara rutin, lengkapi persyaratan administrasi Anda, dan jangan lupa untuk memperluas cakupan bisnis ke sektor BUMN.
Kami mengajak Anda untuk melangkah lebih jauh. Dapatkan notifikasi pengadaan BUMN secara cepat, rapi, dan relevan dengan NOPA. Ini adalah solusi praktis untuk memperluas peluang bisnis Anda di luar LPSE daerah.
Daftarkan diri Anda di notifikasipengadaan.com sekarang dan jadilah bagian dari ekosistem bisnis yang lebih luas. Dengan NOPA, Anda tidak akan pernah ketinggalan peluang tender BUMN yang strategis!
Jalan dan Jembatan: 14 paket pengerjaan pelebaran jalan, rekonstruksi, serta pembangunan/rehabilitasi jembatan (seperti Jembatan Lolawang I dan Sajen) dengan anggaran Rp21,8 miliar.
Sumber Daya Air & Irigasi: 9 proyek pembangunan dan rehabilitasi bendung serta irigasi senilai Rp5,45 miliar untuk mengairi area persawahan seluas 324,82 hektare.
Paket Strategis Daerah: Peningkatan Bendung Wonokerto Tahap II, rehabilitasi GOR Mojosari, serta pemeliharaan Puskesmas Kupang yang wajib menerapkan prinsip 5T (Tepat waktu, mutu, volume, sasaran, dan tertib administrasi).
KTP Direktur/Penanggung Jawab
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Akta Pendirian Perusahaan beserta akta perubahannya yang paling terbarui
Peluang pengadaan di BUMN sering kali memiliki skala proyek yang lebih besar, cakupan wilayah yang luas, serta nilai kontrak yang tinggi dibandingkan APBD daerah. Selain itu, aturan pengadaan BUMN lebih fleksibel dengan tetap mengedepankan transparansi.