Daftar Proyek Pemerintah Terbaru di Kota Mojokerto: Peluang Strategis untuk Kontraktor dan Vendor

Kota Mojokerto, dengan luas sekitar 20,48 km² dan jumlah penduduk mencapai 133.274 jiwa (2024), saat ini memasuki fase pembangunan infrastruktur yang masif dan terencana. Pemerintah kota, di bawah kepemimpinan Wali Kota Ika Puspitasari, telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp868,4 miliar . Meskipun terjadi penurunan signifikan pada dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp105 miliar, pemerintah tetap mengoptimalkan pelayanan dasar masyarakat dengan fokus pada pembangunan infrastruktur perkantoran, fasilitas publik, dan proyek-proyek strategis lainnya .

Proyek strategis seperti pembangunan Kantor BPBD dan Baznas, revitalisasi Gelora A. Yani, serta pembangunan tahap kedua kawasan eks DPRD Kota Mojokerto menjadi prioritas utama tahun ini . Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga menggelontorkan Rp21,8 miliar untuk 14 proyek jalan dan jembatan yang mendukung konektivitas antarwilayah . Peluang bagi kontraktor, vendor, dan penyedia jasa di Mojokerto terbuka sangat lebar.

Bagi pelaku usaha di Kota Mojokerto, informasi mengenai daftar proyek pemerintah terbaru menjadi kunci utama agar tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Artikel ini akan mengupas tuntas peluang pengadaan di Mojokerto, baik dari pemerintah daerah melalui LPSE maupun peluang strategis dari BUMN yang tak kalah penting.

Tentang LPSE Kota Mojokerto: Gerbang Resmi Pengadaan Daerah

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Mojokerto merupakan portal resmi untuk mengikuti semua proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. LPSE Kota Mojokerto diresmikan pada 4 Desember 2013 sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance dan menghindari praktik KKN dalam lelang proyek . Sebelumnya, pengumuman proyek Kota Mojokerto diumumkan melalui LPSE Kabupaten Jombang .

Portal ini kini telah terintegrasi dengan sistem terpusat INAPROC milik LKPP melalui domain https://spse.inaproc.id/mojokertokota. Dengan adanya sistem LPSE, potensi kolusi dapat ditekan karena pejabat lelang dengan kontraktor hanya akan bertemu saat penyerahan dokumen penawaran . Metode pemilihan yang sudah digunakan mencakup e-lelang umum (e-regular tendering) dan metode lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem .

Hingga pertengahan tahun 2026, tender pekerjaan konstruksi di Kota Mojokerto masih didominasi oleh proyek perkantoran. Dari empat paket proyek yang ditender, dua di antaranya merupakan proyek kantor, yaitu pembangunan gedung BPBD Kota Mojokerto dengan pagu Rp2,1 miliar dan pembangunan gedung Baznas sekaligus Forum CSR Kota Mojokerto dengan pagu Rp1,9 miliar .

Selain itu, terdapat proyek pembangunan prasarana Gelora Ahmad Yani dengan pagu Rp1,5 miliar dan proyek instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Pasar Hewan yang dijatah Rp1,4 miliar . Proyek pembangunan tahap dua eks gedung DPRD dan pembangunan prasarana Kantor Kecamatan Kranggan juga sedang dalam proses persiapan tender . Namun, nasib tiga proyek drainase yang gagal terealisasi pada tahun 2025 masih belum jelas .

Daftar Proyek Pemerintah Terbaru di Kota Mojokerto

Kota Mojokerto memiliki beragam jenis proyek yang secara rutin diumumkan melalui LPSE maupun sumber resmi lainnya. Berdasarkan informasi terkini, berikut adalah kategori proyek yang paling umum dan sedang menjadi fokus.

Proyek Strategis Perkantoran dan Fasilitas Publik Tahun 2026

Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perakim) menetapkan enam proyek strategis yang akan dikerjakan sepanjang tahun 2026 . Proyek-proyek ini difokuskan untuk memperkuat layanan publik, infrastruktur pemerintahan, serta fasilitas penunjang aktivitas masyarakat .

Keenam proyek strategis tersebut meliputi:

• Pembangunan Kantor BPBD (pagu Rp2,1 miliar) 
• Pembangunan Kantor Baznas dan Forum CSR (pagu Rp1,9 miliar) 
• Revitalisasi Gelora A. Yani (pagu Rp1,5 miliar) 
• Pembangunan tahap kedua kawasan eks DPRD Kota Mojokerto
• Pembangunan Kantor Kecamatan Kranggan
• Rehabilitasi Kantor Kelurahan Blooto

Proyek Masjid Eks Gedung DPRD: Tender Gagal Berulang Kali

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan masjid di eks gedung DPRD Kota Mojokerto. Proyek dengan pagu anggaran hampir Rp1,1 miliar ini telah gagal tender sebanyak tiga kali dan kembali diajukan lelang ulang . Lelang ulang melalui skema tender cepat ini menjadi peluang terakhir untuk merealisasikan pekerjaan yang masuk daftar sepuluh proyek strategis tahun 2025 .

Dalam lelang ulang yang keempat kalinya, tidak ada perubahan dalam paket pekerjaan maupun pagu anggaran . Pekerjaan utama akan menyentuh lantai dasar eks gedung DPRD yang bakal difungsikan sebagai masjid di kompleks Balai Kota Mojokerto. Tempo pengerjaan diestimasikan hanya 2,5 bulan terhitung sejak kontrak kerja . Jika lelang ulang tetap gagal, maka pekerjaan konstruksi dipastikan urung terealisasi .

Proyek Infrastruktur Kabupaten Mojokerto: 14 Jalan dan Jembatan

Meskipun fokus utama artikel ini adalah Kota Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga memiliki proyek infrastruktur berskala besar yang relevan bagi pelaku usaha di wilayah ini. Sebanyak 14 proyek jalan dan jembatan bergulir dengan total anggaran Rp21,8 miliar dari APBD 2026 . Penandatanganan kontrak telah dilakukan pada 4 Juni 2026 dan proyek ditargetkan tuntas dalam 120-150 hari kalender untuk jalan dan 180 hari kalender untuk jembatan .

Proyek-proyek tersebut meliputi pelebaran jalan di berbagai ruas, seperti Batankrajan-Penompo, Modopuro-Leminggir, Panjer-Seduri, Sampangagung-Windurejo, Medali-Mlaten, Baureno-Sumberjati, Kuripansari-Bendunganjati, Puloniti-Sumberkarang, Purwojati-Trawas, dan ruas jalan Kemlagi-Beratkulon . Selain itu, terdapat proyek pembangunan Jembatan Lolawang I, pelebaran Jembatan Sajen, serta rehabilitasi Jembatan Sukomulyo dan Jembatan Kedunguneng .

RDTR Ngoro-Trawas: Peta Jalan Pembangunan 5 Tahun

Pemerintah Kabupaten Mojokerto mulai menyusun peta pembangunan 5 tahun ke depan melalui Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Wilayah Perencanaan Ngoro dan Trawas . RDTR ini menjadi pedoman penting untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, mengarahkan pembangunan, melindungi kawasan bernilai strategis, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat .

Ngoro diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Mojokerto yang masuk dalam Super Koridor Mojokerto-Sidoarjo-Pasuruan dan Gerbangkertosusila, dengan fokus pada pengembangan industri, UMKM, infrastruktur penghubung, dan ruang investasi . Sementara itu, Trawas diandalkan di sektor pariwisata, pertanian, dan fungsi lindung, dengan potensi wisata alam, edukasi, sejarah, religi, kuliner, hingga produk unggulan lokal .

Proyek Strategis dan Peran BUMN di Mojokerto

Kota dan Kabupaten Mojokerto menjadi lokasi berbagai program dan proyek yang melibatkan BUMN. Peran BUMN sangat dominan dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Utang Proyek Jalan Empunala ke PT SMI

Pembangunan Jalan Empunala, Kota Mojokerto, pada 2022 silam meninggalkan beban anggaran daerah. Pinjaman sebesar Rp101 miliar yang digunakan untuk membiayai proyek ini diberikan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku BUMN pemberi pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) . Setiap tahun, pemkot masih membayar cicilan utang pokok sebesar Rp25 miliar, dengan total sisa pembayaran saat ini sebesar Rp6,36 miliar .

Sayangnya, megaproyek peningkatan Jalan Empunala yang selesai pada akhir 2022 ini kondisinya sudah amburadul. Sejak 2024, aspal ruas jalan sepanjang 2,3 miliar itu beberapa kali ditambal sulam karena mengalami amblas dan bergelombang . Besi manhole penutup drainase juga banyak yang mengalami amblas semenjak 2023 atau belum setahun umur proyek .

Program Pemberdayaan Ekonomi BUMN di Mojokerto

Sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan swasta menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Mojokerto . Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, meninjau program pemberdayaan ekonomi di Mojokerto, termasuk program PNM Mekaar yang berhasil meningkatkan ekonomi perempuan dari kelompok pra sejahtera .

Program pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan PNM melalui program Mekaar, berhasil pula meningkatkan ekonomi perempuan dari kelompok pra sejahtera. Total penyaluran kredit pada tahun 2024 sebesar Rp68,23 triliun dengan jumlah kelompok sebanyak 880.733 kelompok yang tersebar di seluruh Indonesia . Pendampingan dilakukan oleh berbagai BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia, Permodalan Nasional Madani, Perkebunan Nusantara, hingga Sinergi Gula Nusantara .

Ruang Pintar PNM di Mojokerto

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Mojokerto meresmikan Ruang Pintar Majada AL-Hidayah di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, sebagai bagian dari program PNM Peduli yang berfokus pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) . Fasilitas belajar gratis ini menjadi wujud nyata kepedulian BUMN pada pendidikan di pelosok .

Mengapa Proyek di Mojokerto Menarik?

Mengikuti proyek pemerintah di Mojokerto memberikan banyak keuntungan bagi kontraktor dan vendor lokal. Proyek daerah menjadi portofolio awal yang kuat. Terlibat dalam proyek strategis seperti pembangunan Kantor BPBD dan Baznas senilai miliaran rupiah atau revitalisasi Gelora A. Yani akan menambah reputasi perusahaan secara signifikan .

Keberlanjutan kerja terjamin dengan adanya program jangka panjang yang tertuang dalam RKPD dan RDTR Ngoro-Trawas 2026 . Peluang bagi kontraktor lokal juga sangat terbuka. Melalui platform LPSE, berbagai paket dengan metode e-lelang umum dan tender cepat secara rutin diumumkan, memberikan kesempatan bagi penyedia jasa dari berbagai skala usaha .

Mengapa Peluang BUMN Juga Tak Kalah Penting?

Banyak pelaku usaha hanya terpaku pada tender di LPSE daerah. Padahal, peluang dari BUMN seringkali memiliki nilai proyek yang lebih besar, cakupan yang lebih luas, dan jangka waktu kerja yang lebih panjang. Proyek pinjaman PEN PT SMI senilai Rp101 miliar untuk Jalan Empunala menunjukkan skala pekerjaan yang besar . Program pemberdayaan PNM dan kolaborasi dengan BUMN lainnya di Mojokerto membuktikan adanya ekosistem bisnis yang melibatkan sektor swasta dan BUMN .

Pengadaan BUMN memiliki aturan tersendiri yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Berbeda dengan pengadaan pemerintah yang menggunakan APBN/APBD, pengadaan BUMN dilakukan dengan prinsip bisnis yang lebih fleksibel namun tetap transparan. Hal ini membuka peluang bagi siapa saja yang memenuhi kualifikasi untuk berpartisipasi, termasuk kontraktor dan vendor dari Mojokerto.

Solusi Praktis: NOPA untuk Notifikasi Pengadaan BUMN

Untuk memenangkan proyek BUMN, kecepatan akses informasi adalah segalanya. Di sinilah peran NOPA (notifikasipengadaan.com) menjadi sangat krusial. NOPA adalah email asisten BUMN pertama di Indonesia yang dirancang khusus untuk membantu Anda menerima notifikasi tender BUMN.

Dengan berlangganan NOPA, Anda akan mendapatkan:

• Peluang BUMN langsung ke email Anda tanpa perlu mencari di berbagai portal
• Notifikasi instan begitu tender diumumkan, sehingga lebih cepat tahu tender baru
• Hemat waktu karena tidak perlu mengecek portal satu per satu setiap hari
• Tidak ketinggalan peluang penting yang relevan dengan bisnis Anda

Luaskan peluang bisnis Anda, jangan hanya bergantung pada LPSE daerah. Manfaatkan potensi besar dari pengadaan BUMN melalui NOPA. Daftar sekarang di notifikasipengadaan.com dan dapatkan email notifikasi pengadaan BUMN terbaru.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengikuti Proyek

Sebelum Anda mengikuti tender di LPSE Mojokerto atau BUMN, perhatikan beberapa hal penting. Cek detail paket dengan teliti. Pastikan Anda membaca semua dokumen tender, termasuk spesifikasi teknis dan persyaratan administrasi. Pemerintah Kota Mojokerto memiliki regulasi pengadaan yang diatur dalam Peraturan Walikota dan berpedoman pada Peraturan LKPP .

Perhatikan jadwal dan tenggat. Proyek seperti pembangunan BPBD dan Baznas memiliki pagu Rp2,1 miliar dan Rp1,9 miliar . Siapkan dokumen perusahaan. Pastikan semua dokumen legalitas seperti Akta Pendirian, NPWP, dan NIB terbaru dan telah terverifikasi di LPSE. Pastikan legalitas dan kualifikasi sesuai. Jangan sampai Anda tidak lolos administrasi karena kesalahan kecil pada dokumen. Jangan terlambat submit.

Penutup

Kota Mojokerto terus membuka diri bagi para kontraktor, vendor, dan penyedia jasa. Daftar proyek pemerintah terbaru di Kota Mojokerto yang telah kami ulas adalah bukti nyata bahwa peluang selalu ada, baik dari pemerintah daerah melalui LPSE maupun dari BUMN. Mulailah memantau LPSE Mojokerto secara rutin, lengkapi persyaratan administrasi Anda, dan jangan lupa untuk memperluas cakupan bisnis ke sektor BUMN.

Kami mengajak Anda untuk melangkah lebih jauh. Dapatkan notifikasi pengadaan BUMN secara cepat, rapi, dan relevan dengan NOPA. Ini adalah solusi praktis untuk memperluas peluang bisnis Anda di luar LPSE daerah.

Daftarkan diri Anda di notifikasipengadaan.com sekarang dan jadilah bagian dari ekosistem bisnis yang lebih luas. Dengan NOPA, Anda tidak akan pernah ketinggalan peluang tender BUMN yang strategis!